Wakil Ketua DPRD: Implementasi MBG di Kota Tangerang Menunggu Pembentukan SPPG

KANALNIAGA.COM, KOTA TANGERANG – Pemerintah sedang fokus mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi pada anak-anak sekolah.

Terkait hal itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, masih ada anak-anak di sejumlah sekolah di Kota Tangerang yang belum menerima program tersebut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Arif Wibowo mengatakan, penerapan MBG di Kota Tangerang masih belum diimplementasikan lantaran menunggu pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Lainnya :

• Soal Pra SPMB, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Minta Masyarakat Ikuti Alur0
• Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Bantah Intervensi dalam Penyegelan Taman Bermain The Nice Garden0
• Komisi III DPRD Kota Tangerang Apresiasi Capaian Pendapatan OPD 0
• Wakil Ketua DPRD Apresiasi Program Pemutihan Pajak Bermotor 20250
• Wakil Ketua DPRD Dukung Penertiban Jalur Irigasi Sipon Tangerang0

Dia menjelaskan, program MBG difasilitasi oleh pemerintah pusat, dan dioperasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG yang akan terbentuk pada setiap wilayah di seluruh Indonesia.

"Kaitan dengan hal ini maka di Kota Tangerang sampai saat ini kan sepengetahuan saya SPPG-nya belum ada, belum dibentuk, maka kemudian implementasi MBG di Kota Tangerang belum bisa dilaksanakan,", ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin, 21 April 2025.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera inu menerangkan, bahwa pihaknya di DPRD Kota Tangerang telah menentukan anggaran sebesar 5 persen yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pelaksanaan MBG.

"Tapi untuk pelaksanaannya kita masih menunggu dibentuknya SPPG," ungkapnya.

Terkait belum adanya SPPG, pihaknya pun akan mengonfirmasi jadwal pembentukan SPPG di Kota Tangerang, agar MBG bisa dapat dilaksanakan.

"Harapannya sebagaimana penggunaan uang rakyat secara umum kita perlu ada transparansi, akuntabilitas, memastikan bahwa pelaksanaannya tepat sasaran, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan berikutnya adalah tentu saja bagaimana program ini sesuai dengan cita-cita luhur presiden yang memastikan bahwa generasi kita secara kecukupan gizi terpenuhi," pungkasnya.(**)