DPRD Kota Tangerang Dorong Inovasi Ekonomi Kreatif dan Perbaikan Layanan Publik di 2026

Kanalniaga.com, Kota Tangerang-Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo menegaskan komitmen dewan untuk melindungi layanan dasar masyarakat dalam APBD 2026, meski menghadapi efisiensi anggaran. Fokus utama meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, sekaligus mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui penguatan ekonomi kreatif.

"Kami memastikan layanan publik tetap prima di tengah efisiensi anggaran. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan tenaga P3K penuh waktu yang sempat menurun," tegas Arief Wibowo, Kamis (27/11/2025).

Tahun 2026 akan menjadi fondasi pengembangan potensi ekonomi baru, dengan alokasi anggaran untuk kajian dan benchmarking ekonomi kreatif. "Kami sudah minta benchmarking ke Cimahi yang sukses mengembangkan ekonomi kreatif, bahkan sampai terlibat dalam produksi film," ujarnya.

Baca Lainnya :

• APBD 2026 Disetujui, DPRD Dorong Peningkatan Kesejahteraan P3K Penuh Waktu0
• Wakil Ketua DPRD Tinjau Penutupan Akses di Kedaung Wetan0
• Wakil Ketua II DPRD Dorong Penguatan Kapasitas Guru Ngaji di Kecamatan Tangerang0
• Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerag Soroti Permasalahan Sampah0
• Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Dukung Normalisasi Kali Angke0

Pengembangan akan melibatkan skema pentahelix dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif, serta didukung Perda Kemajuan Kebudayaan dan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Komunal. "Cagar budaya tak benda harus didaftarkan Haki komunal sehingga bisa menghasilkan royalti untuk daerah," jelasnya.

Arief Wibowo juga menanggapi isu potensi kebocoran retribusi sampah, DPRD mendorong kajian akuntabel untuk mengukur potensi pajak dan retribusi daerah. "Kami minta BPKAD dan Bappeda menghitung nilai potensi retribusi sampah yang akurat, sebagai acuan penilaian kinerja OPD penghasil," tegasnya.

Untuk masyarakat, DPRD berkomitmen menjaga kualitas layanan publik sambil meminta umpan balik perbaikan. Sementara bagi OPD penghasil, diharapkan mampu menghadirkan terobosan inovatif mengingat sumber PAD tradisional sudah mengalami stagnasi.

Pengembangan sistem dan teknologi pembayaran retribusi juga menjadi prioritas untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah. (**)