APBD 2026 Disetujui, DPRD Dorong Peningkatan Kesejahteraan P3K Penuh Waktu

Kanalniaga.com, Kota Tangerang-DPRD bersama Pemerintah Kota Tangerang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp 5,5 Triliun. 

Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam menuturkan, APBD Kota Tangerang tahun 2026 telah disepakati sebesar Rp 5,5 triliun.

Anggaran dialokasikan untuk berbagai kebutuhan belanja daerah, baik yang bersifat pelayanan kemasyarakatan maupun operasional rutin pada gaji pegawai dan operasional OPD.

Baca Lainnya :

• Wakil Ketua DPRD Tinjau Penutupan Akses di Kedaung Wetan0
• Wakil Ketua II DPRD Dorong Penguatan Kapasitas Guru Ngaji di Kecamatan Tangerang0
• Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerag Soroti Permasalahan Sampah0
• Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Dukung Normalisasi Kali Angke0
• Komisi IV DPRD Apresiasi Gerak Cepat Pemkot Hadapi Potensi Bencana Banjir0

"Kemarin kita sampaikan pas lagi KUA, bahwa kita ingin mendorong peningkatan kesejahteraan buat teman-teman P3K penuh waktu. Hari ini sudah kita penuhi, bahwa di 2026 ada kenaikan kembali sebesar 10 persen yang sebelumnya 15 persen ditambah 10 jadi 25 persen. Jadi 2026, teman-teman P3K penuh waktu itu bisa mendapatkan gaji sesuai besarannya sesuai dengan gaji ketika mereka masih di THL, bahkan ada juga yang bisa jadi lebih. Itu yang kita prioritaskan," ungkap Rusdi.

Selain itu beberapa prioritas-prioritas yang disampaikan Wali Kota juga berkaitan dengan capaian di RPJMD terkait kemantapan dalam konteks infrastruktur, kecepatan pembangunan ekonomi, dan juga dalam peningkatan kualitas SDM.

"Semua kita alokasikan berkaitan dengan apa yang menjadi visi-misi Walikota, tetap kita pertahankan berkaitan dengan gampang sekolah, besaran BOP kerja sama dengan pihak yayasan di luar sekolah negeri, khususnya sekolah-sekolah swasta. Itu sudah kita alokasikan sesuai dengan di angka besarannya di 2025. Dan juga ada alokasi buat Tangerang Cerdas," ungkapnya.

Kemudian DPRD turut mendorong kegiatan pemberdayaan ekonomi. "Kita alokasikan buat masyarakat yang nggak mampu,  bantuan modal untuk masyarakat yang miskin ekstrem sebesar Rp 20 juta," ujarnya.

Anggaran lainnya berkaitan dengan pendidikan kesehatan pun tak berbeda dengan tahun sebelumnya. Yaitu mempertahankan anggaran UHC, pembiayaan PBI dan Jaminan Kesehatan. 

"Mudah-mudahan ini menjadi satu pemenuhan terhadap sebuah pelayanan dasar buat masyarakat, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas di pembahasan kemarin, utamanya buat kita. Jadi itu dulu kita amankan, kemudian baru kita membahas konteks yang lain-lain," pungkasnya.(**)