DPRD Kota Tangerang Soroti Sentralisasi Pembangunan

Kanalniaga.com, Kota Tangerang-Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya sekolah dan rumah sakit, yang selama ini dinilai masih terlalu tersentralisasi. Menurutnya, pola pembangunan seperti itu menimbulkan beban besar, baik pada sektor pendidikan maupun kesehatan.

Arief menilai, Dinas Pendidikan seharusnya diberi kewenangan penuh dalam membangun maupun memperbaiki sarana prasarana sekolah sesuai kebutuhan teknis di lapangan. Dengan kewenangan itu, ia optimistis permasalahan klasik terkait fasilitas pendidikan bisa lebih cepat teratasi.

“Pembangunan gedung perlu dievaluasi kembali. Misalnya, membangun rumah sakit tentu berbeda dengan membangun hotel atau rumah biasa karena ada spesifikasi teknis yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan sekolah. Karena itu, kami mendorong agar ada perubahan struktur organisasi (SOTK) sehingga pembangunan tidak lagi tersentralisasi,” ujar Arief di ruang kerjanya, Senin (8/9/2025).

Baca Lainnya :

• Wakil Ketua DPRD Sebut Kota Tangerang Butuh Venue Olahraga dengan Kapasitas Lebih Besar0
• Wakil DPRD Bula Suara Soal Genangan di Kawasan Pendidikan0
• Wakil DPRD Bula Suara Soal Genangan di Kawasan Pendidikan0
• Ketua DPRD Kota Tangerang Dorong Inovasi dalam Penggalian Potensi PAD0
• Pimpinan Dewan Kritisi Pembukaan Seleksi Pegawai Nakes dan Natek di Dinas Kesehatan Kota Tangerang0

Arief menjelaskan, dalam pembahasan bersama pihak eksekutif, Dinas Pendidikan telah menyatakan kesiapan membentuk bidang baru yang fokus menangani sarana dan prasarana. Bidang ini nantinya akan mengurus pembangunan maupun pemeliharaan sekolah secara lebih terarah. “Kalau dimasukkan ke bidang eksisting, khawatir tidak fokus. Dengan adanya bidang baru, konsentrasi akan lebih jelas. Misalnya ada sekolah rusak, ya Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab penuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, kunci keberhasilan rencana tersebut juga terletak pada sumber daya manusia yang ditempatkan. Personel dengan kompetensi teknis, khususnya yang memahami bidang teknik sipil, perlu dilibatkan agar pembangunan sesuai standar dan tepat guna. “Saya pernah jadi manajer proyek. Seringkali kalau user dan pelaksana proyek tidak sinkron, output bermasalah. Dengan perubahan SOTK ini, diharapkan gap itu bisa dikurangi,” tegasnya.

DPRD Kota Tangerang berharap, langkah ini dapat mempercepat perbaikan sarana pendidikan yang sudah lama terbengkalai. Arief mencontohkan masih banyak sekolah yang dibangun puluhan tahun lalu dan kini kondisinya mendesak untuk segera diperbaiki. “Ada sekolah yang dibangun sejak puluhan tahun lalu, kondisinya mendesak untuk diperbaiki. Dengan desentralisasi, kebutuhan seperti ini bisa segera direspons,” katanya.

Lebih jauh, Arief juga mengingatkan agar konsep serupa diterapkan pada pembangunan fasilitas kesehatan. Menurutnya, rumah sakit sebagai infrastruktur vital harus dibangun dengan perencanaan matang, bukan sekadar mengikuti pola pembangunan umum. “Prinsipnya sederhana, jangan samakan pembangunan rumah sakit atau sekolah dengan gedung biasa. Ini menyangkut pelayanan publik langsung, jadi harus lebih presisi,” pungkasnya.(**)